Modifikasi Motor Tanpa Kena Denda? Ini Caranya

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto menyampaikan ada beberapa hukum penting yang harus diperhatikan para pengendara motor. Sebenarnya hukum itu sudah lama, meski begitu jajaran satlantas akan mensosialisasikan hukum itu kembali.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Modifikasi Motor Tanpa Kena Denda? Ini Caranya

Pasal 277 yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009, wacana hukuman terhadap pemilik kendaran yang memodifikasi tunggangannya, mendapat banyak respon dari komunitas sepeda motor modif.

Para pecinta sepeda motor modifikasi menyampaikan bahwa modifikasi merupakan hak asasi insan (HAM) terkait dengan verbal seni. Dengan adanya pasal tersebut, pemerintah dianggap sama saja melanggar HAM. Dengan menuliskan kata kunci �modifikasi� di hidangan pencarian Facebook, maka akan banyak muncul perbincangan mengenai penolakan ini.

Menurut pasal tersebut, memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipidana penjara paling usang satu tahun, atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

Budiyanto mengatakan, tolong-menolong perubahan bentuk pada kendaraan atau memodifikasi sah-sah saja dilakukan. Namun modifikasi motor terlebih dahulu melewati tahap uji tipe guna memperoleh akta dari Kementerian Perhubungan.

Aturan modifikasi motor:Modifikasi kendaraan bermotor hanya sanggup dilakukan sehabis mendapat rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian.Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polisi Republik Indonesia pelaksana pendaftaran dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK gres yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

Hal ini sesuai dengan Pasal 131 karakter e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 wacana kendaraan juncto Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 wacana kemudian lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.